Skandal di Balai Jalan Nasional Sumut: Menteri PU Ambil Langkah Tegas Usai OTT KPK
Barabai – korupsi yang menyeret pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).Terkini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.Menyikapi kasus ini, Menteri PU Dody Hanggodo langsung mengambil tindakan cepat dan tegas.
“Tiga pejabat BBPJN Sumut resmi di aktifkan. Ini langkah awal agar proses hukum berjalan tanpa intervensi serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujar Dody dalam konferensi
Baca Juga : Klasemen F1 2019 Usai Bottas Menangi GP Australia
Salah satu yang diaktifkan adalah Heliyanto , pejabat BBPJN yang kini berstatus tersangka dan telah ditahan oleh penyidik. Ia dihentikan sementara dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) , sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem kepegawaian negara.
Sementara dua pejabat lainnya— Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut dan Kepala BBPJN Sumut —ikut di aktifkan karena dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.Menurut Dody, hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab struktural dan moral seorang pejabat publik.
Perombakan dan Rotasi Demi Menjaga Stabilitas Layanan Publik
Menyusul penonaktifan para pejabat tersebut, Menteri PU langsung menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) guna mengisi kekosongan jabatan dan memastikan bahwa proyek-proyek strategi tetap berjalan.
“Kita harus memberi ruang bagi proses hukum untuk berjalan tanpa tekanan. Tapi pelayanan publik tidak boleh berhenti. Maka penataan dan rotasi segera kami lakukan,” tegas Dody.
Ia juga menyampaikan pesan keras dari Presiden Prabowo Subianto : “Bersihkan dirimu! Siapa pun yang tidak bersih akan disingkirkan, tanpa memandang bulu.”
Tantangan Pembangunan: Korupsi dan Biaya Ekonomi Tinggi
Dody menegaskan bahwa skandal ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak di liputannya. Menurutnya, korupsi adalah musuh utama pembangunan nasional , karena memperparah beban ekonomi yang sudah berat.
Ia menyoroti tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia, yang membuat biaya pembangunan jauh dari efisien. Korupsi, kata Dody, hanya memperburuk situasi dan menghambat kemajuan infrastruktur.
KPK Tetapkan Lima Tersangka
KPK sendiri telah menetapkan lima tersangka , termasuk Heliyanto, dalam kasus dugaan suap proyek preservasi dan rehabilitasi jalan nasional di Sumatera Utara.
PUPR Tegaskan Komitmen Reformasi
Kementerian PU menyatakan akan bekerja sama penuh dengan KPK dan lembaga hukum lainnya untuk mengusut tuntas perkara ini. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal juga tengah disiapkan.
“Kami tidak akan melindungi siapa pun yang menyalahgunakan jabatan. Komitmen kami adalah membangun tata kelola yang bersih dan profesional,” tutup Dody.
Langkah cepat ini diharapkan menjadi momentum reformasi di tubuh Kementerian PU—dan sinyal bahwa korupsi tidak akan pernah terjadi dalam pembangunan Indonesia di masa depan.
